Tanjungpinang - Selasa (05/05/2026) Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang kembali melaksanakan kegiatan Penyuluhan Akses Reforma Agraria sebagai rangkaian kedua dalam pelaksanaan Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong pemanfaatan hasil redistribusi tanah agar dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Penyuluhan dilaksanakan di Aula Kelurahan Dompak dan dibuka secara resmi oleh Lurah Dompak, Bapak Mohd. Ardiansyah, S.STP., M.M. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini serta berharap masyarakat dapat memanfaatkan program Akses Reforma Agraria sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian. 

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, yaitu Bapak Jefri Raimono, S.P. dari Bidang Perikanan dan Ibu Rosalin Simatupang, S.P. dari Bidang Pertanian. Kehadiran kedua narasumber memberikan penguatan materi yang komprehensif kepada peserta terkait potensi pengembangan sektor pertanian dan perikanan di wilayah Dompak. 

Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari Ketua RT/RW se-Kelurahan Dompak, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok perikanan dan pertanian. Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan aktif dalam sesi diskusi, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program pemberdayaan berbasis Reforma Agraria. 

Penyuluhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkenalkan program Akses Reforma Agraria kepada masyarakat. Kelurahan Dompak sendiri merupakan lokasi pelaksanaan Redistribusi Tanah pada tahun sebelumnya, sehingga ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan Akses Reforma Agraria Tahun 2026. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya optimalisasi pemanfaatan tanah yang telah didistribusikan agar dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi. 

Melalui kolaborasi bersama Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3), peserta memperoleh materi terkait penguatan sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan, serta urgensi Reforma Agraria dalam pengembangan sektor perikanan. Diharapkan, pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif yang berkelanjutan. 

Kegiatan ini juga menjadi awal dari rangkaian interaksi langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria. Selanjutnya, akan dilaksanakan tahapan pemetaan sosial terhadap 200 Kepala Keluarga di Kelurahan Dompak sebagai dasar dalam merumuskan program pemberdayaan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 

Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang menegaskan komitmennya dalam mendukung keberhasilan Reforma Agraria, tidak hanya melalui penataan aset, tetapi juga melalui penataan akses yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tanjungpinang - Selasa (05/05/2026) Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang kembali melaksanakan kegiatan apel pagi yang rutin diselenggarakan setiap hari Selasa. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kedisiplinan, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat semangat kerja di lingkungan kantor. 

Apel pagi berlangsung dengan tertib dan khidmat, mencerminkan kesiapan seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, apel dipimpin oleh Bapak Rian Utama, S.T., selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, yang bertindak sebagai pembina apel. 

Dalam amanatnya, beliau menekankan pentingnya menjaga disiplin dalam bekerja sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang optimal. Selain itu, seluruh pegawai diingatkan untuk senantiasa tertib dalam mematuhi aturan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Profesionalisme juga menjadi poin utama yang ditekankan, di mana setiap pegawai diharapkan mampu bekerja secara maksimal, menjaga integritas, serta menunjukkan sikap tanggung jawab di mana pun berada. 

Melalui kegiatan apel pagi ini, diharapkan seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dapat terus meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat kebersamaan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai profesionalitas dan integritas yang dijunjung tinggi. 

Tanjungpinang - Rabu (29/04/2026) Pelaksanaan medical check up bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu tahapan krusial dalam rangkaian proses pengangkatan aparatur negara. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memastikan bahwa setiap CPNS memiliki kondisi kesehatan yang prima dan siap secara fisik maupun mental untuk menjalankan tugas serta tanggung jawabnya secara optimal di lingkungan kerja. 

Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, mencakup berbagai aspek penting seperti pemeriksaan fisik umum, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan fungsi organ vital, serta serangkaian tes laboratorium. Selain itu, dilakukan pula deteksi dini terhadap potensi penyakit tertentu guna memastikan tidak adanya kondisi kesehatan yang dapat menghambat kinerja di masa mendatang. Seluruh proses pemeriksaan dilaksanakan oleh tenaga medis profesional dengan mengacu pada standar operasional prosedur yang berlaku, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara medis. 

Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan persyaratan administratif dalam proses pengangkatan CPNS, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang komprehensif, setiap peserta dapat mengetahui kondisi kesehatannya secara objektif dan akurat, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk menjaga kebugaran dalam jangka panjang.  

Melalui pelaksanaan medical check up ini, diharapkan para CPNS dapat memulai masa pengabdian dengan kondisi kesehatan yang optimal. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mendukung kinerja yang produktif, profesional, dan berintegritas. Pada akhirnya, kesiapan fisik dan kesehatan yang baik dari para CPNS akan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya. 

Jakarta - Kamis (23/04/2026) Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang mendampingi Wali Kota bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang dalam kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pemanfaatan lahan di daerah yang dilaksanakan di Jakarta. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan di Kota Tanjungpinang.

Pertemuan tersebut membahas berbagai rencana pembangunan strategis di Kota Tanjungpinang, termasuk optimalisasi pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) sebagai salah satu sumber daya penting dalam mendukung program pembangunan daerah. Pemanfaatan lahan negara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan wilayah yang berkelanjutan. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembangunan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Beliau menegaskan bahwa pemerintah pusat pada prinsipnya mendukung upaya optimalisasi pemanfaatan lahan negara oleh pemerintah daerah, sepanjang tetap mengacu pada ketentuan dan peruntukan yang berlaku. 

Lebih lanjut, beliau juga menekankan pentingnya mekanisme yang jelas dan terukur dalam pemanfaatan TCUN. Setiap penggunaan lahan negara wajib melalui proses administrasi yang tertib guna menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu, beliau berharap agar setiap rencana pembangunan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Kota Tanjungpinang, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola pertanahan yang baik, tertib administrasi, dan berkelanjutan.

Jakarta - Kamis (23/04/2026) Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang bersama Wali Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pemanfaatan lahan di daerah yang berlangsung di Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah rencana pembangunan strategis di Kota Tanjungpinang, termasuk pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan. Pemanfaatan TCUN dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung penyediaan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembangunan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Beliau menegaskan bahwa pemerintah pusat pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara, sepanjang tetap mengacu pada ketentuan serta peruntukan yang berlaku. 

Lebih lanjut, beliau juga menekankan bahwa pemanfaatan TCUN harus melalui mekanisme yang jelas, terukur, dan tertib administrasi. Setiap penggunaan lahan negara wajib mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan potensi permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu, setiap rencana pembangunan diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Kegiatan koordinasi ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sinergi yang kuat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Kota Tanjungpinang dapat terwujud secara optimal, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola pertanahan yang baik dan berkelanjutan. 

Tanjungpinang - Jumat (24/04/2026) Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang kembali menyapa masyarakat melalui inovasi layanan JUMPA (Jumat Menyapa) yang rutin dilaksanakan di loket pelayanan Kantah Kota Tanjungpinang. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih dekat, terbuka, dan interaktif antara masyarakat dengan jajaran Kantor Pertanahan. 

Melalui program JUMPA, masyarakat diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan Kepala Kantor serta para pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang. Petugas Jumat Menyapa hadir untuk memberikan pendampingan, menjawab pertanyaan, serta berdiskusi seputar berbagai layanan pertanahan, seperti proses pengurusan sertipikat, informasi persyaratan, hingga penanganan kendala yang dihadapi masyarakat. 

Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan, tetapi juga sebagai media edukasi dan penyampaian informasi yang lebih efektif. Dengan suasana yang santai namun tetap profesional, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memperoleh solusi secara langsung, serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait layanan pertanahan. 

Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program JUMPA ini dengan datang langsung ke kantor, khususnya setiap hari Jumat. Bagi masyarakat yang ingin mengurus sertipikat atau sekadar berdiskusi, dapat mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang. 

Melalui inovasi ini, diharapkan terbangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat, serta tercipta pelayanan pertanahan yang semakin transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.