Tanjungpinang - Kamis (12/2/2026) Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang turut berpartisipasi dalam kegiatan Silaturahmi dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 H yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan yang sarat makna spiritual, sekaligus mempererat tali silaturahmi antarpegawai di lingkungan BPN Provinsi Kepulauan Riau. 

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, seluruh pegawai, serta para purnabakti di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran berbagai unsur keluarga besar BPN ini mencerminkan kuatnya rasa persaudaraan dan kebersamaan yang terus terjaga lintas generasi. 

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Melalui silaturahmi ini, seluruh peserta diberikan ruang untuk saling bermaafan, membersihkan hati, dan memperkuat niat dalam menyambut bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Momentum ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan, integritas, serta semangat pelayanan kepada masyarakat. 

Bagi jajaran Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, keikutsertaan dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya membangun budaya kerja yang harmonis dan berlandaskan nilai spiritual. Menyambut Ramadhan 1447 H, seluruh keluarga besar BPN diharapkan dapat meningkatkan kualitas ibadah, memperkuat kesabaran, serta menjaga semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. 

Melalui kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa agar di bulan suci Ramadhan mendatang, kualitas ibadah semakin meningkat, hati semakin tenang, dan kita semua diberikan kesehatan serta kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pengabdian kepada masyarakat. 

Tanjungpinang - Kamis (12/2/2026) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Nurus Sholichin, secara resmi melantik dan mengambil sumpah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah (MPPD) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini berlangsung dengan khidmat sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola serta pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. 

Pelantikan tersebut dihadiri oleh jajaran Pejabat Administrator Kanwil BPN Kepri, para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, serta perwakilan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi yang solid antara unsur pembina, pengawas, dan organisasi profesi dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pertanahan. 

Dalam sambutannya, Nurus Sholichin menegaskan bahwa Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MPPD diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan secara berkelanjutan, sekaligus melakukan pengawasan yang profesional, objektif, dan berintegritas. 

Lebih lanjut disampaikan bahwa keberadaan MPPD bukan semata-mata sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai mitra pembinaan yang memberikan arahan, pendampingan, serta solusi atas berbagai dinamika pelaksanaan tugas PPAT di daerah. Dengan pengawasan yang efektif dan pembinaan yang konstruktif, kualitas akta yang dihasilkan akan semakin terjamin, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. 

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini menjadi wujud komitmen nyata Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau dalam memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan profesionalisme PPAT di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Diharapkan, melalui kerja sama yang harmonis antara Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, dan IPPAT, pelayanan pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau dapat semakin optimal, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. 

Tanjungpinang - Rabu (11/2/2026) Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang menerima kunjungan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dalam rangka silaturahmi sekaligus koordinasi terkait pelaksanaan program pertanahan di wilayah kerja Kota Tanjungpinang. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dalam suasana hangat, komunikatif, dan penuh semangat kolaborasi. 

Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kantor Pertanahan, sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung berbagai program pertanahan yang sedang dan akan dilaksanakan. Dalam pertemuan ini, dibahas sejumlah agenda penting, di antaranya percepatan layanan pertanahan kepada masyarakat, dukungan terhadap program strategis nasional di bidang pertanahan, serta penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah Kota Tanjungpinang. 

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang memaparkan capaian kinerja, inovasi layanan, serta langkah-langkah percepatan yang telah dilakukan, termasuk optimalisasi layanan berbasis elektronik guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, turut dibahas sinergi dalam mendukung program sertipikasi tanah, penataan aset pemerintah daerah, serta pengendalian dan penanganan potensi sengketa pertanahan. 

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kinerja Kantor Pertanahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan setiap program pertanahan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. 

Pertemuan ini juga menjadi forum diskusi untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi teknis, serta membangun mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan. Dengan sinergi yang solid, diharapkan berbagai program strategis pertanahan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. 

Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang semakin erat dan harmonis antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, sehingga seluruh program pertanahan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tanjungpinang. 

Tanjungpinang - Rabu (11/2/2026) Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang menerima kunjungan dari Badan Bank Tanah dalam rangka koordinasi dan penguatan sinergi terkait pelaksanaan layanan pertanahan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dan berlangsung dalam suasana dialogis serta penuh semangat kolaborasi. 

Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi teknis sekaligus menyamakan persepsi mengenai berbagai aspek pelayanan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, serta administrasi pertanahan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Badan Bank Tanah. Pertemuan ini juga menjadi forum strategis untuk membahas mekanisme pelayanan, alur proses administrasi, serta dukungan data dan informasi pertanahan guna memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang memaparkan prosedur dan standar operasional layanan pertanahan, termasuk proses pendaftaran tanah, pemeliharaan data, serta penanganan permasalahan dan sengketa pertanahan. Diskusi juga mencakup upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem elektronik dan digitalisasi layanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. 

Sementara itu, perwakilan Badan Bank Tanah menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan sebagai langkah koordinatif dalam mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan tanah, termasuk memastikan aspek legalitas dan administrasi pertanahan terpenuhi secara tertib dan sesuai regulasi. Koordinasi ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kendala administratif maupun permasalahan hukum di kemudian hari. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang semakin efektif antara Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dan Badan Bank Tanah, sehingga sinergi antar-instansi dapat terus ditingkatkan dalam rangka mendukung tata kelola pertanahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. 

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi lanjutan dan foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam bidang layanan pertanahan.

Tanjungpinang - Selasa (10/2/2026) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran sebagai pengacara negara dan mitra strategis lembaga pemerintah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Bank Tanah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Sasana Baharudin Lopa, Kantor Kejati Kepri, Tanjungpinang. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, J. Devy Sudarso, bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat. Momentum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-lembaga, khususnya dalam bidang pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam ranah perdata dan tata usaha negara. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, yang didampingi oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan serta Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Kehadiran jajaran Kantor Pertanahan ini semakin mempertegas pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 

Dalam sambutannya, Kepala Kejati Kepri menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan wujud nyata komitmen Kejaksaan dalam mendukung program strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah oleh Badan Bank Tanah. Melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejati Kepri siap memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta bantuan hukum guna memitigasi potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Bank Tanah. 

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejati Kepri. Ia berharap kerja sama ini dapat memperkuat aspek kepastian hukum dalam setiap kebijakan dan langkah operasional Badan Bank Tanah, sehingga pengelolaan aset dan pengadaan tanah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman ini, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin solid antara Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Badan Bank Tanah, sekaligus menjadi langkah preventif dalam mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan hukum di bidang pertanahan. Sinergi ini juga diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kolaborasi, ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat sinergi dan integritas kelembagaan. 

Batam - Senin (9/2/2026) Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang mengikuti rangkaian kegiatan Penyampaian Opini Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, yang berlangsung di Gedung Pusat Informasi Haji (PIH), Kota Batam. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan pengawasan pelayanan publik untuk memastikan seluruh instansi pemerintah dapat memberikan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. 

Kegiatan tersebut dihadiri secara resmi oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Bapak Manat P. Purba, S.H., M.H., yang mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dalam menerima hasil evaluasi dan opini Ombudsman RI Perwakilan Kepri. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan pertanahan, memperbaiki prosedur internal, serta meminimalkan potensi maladministrasi. 

Dengan adanya penyampaian opini dari Ombudsman RI, diharapkan seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Langkah ini sejalan dengan visi Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berintegritas, sehingga kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan dapat terus ditingkatkan.