Halo #SobATRBPNKantahKotaTanjungpinang. 

Hari ini suasana di kantor terasa sedikit berbeda. Ada wajah-wajah baru yang datang dengan semangat dan rasa penasaran yang tinggi. Yap, mereka adalah mahasiswa-mahasiswa magang dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang akan belajar dan berproses bersama kami di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang selama 45 hari kedepan.

Kedatangan mahasiswa magang tersebut disambut langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Ruang Kepala Kantor. Rasanya menyenangkan sekali bisa menyambut generasi muda yang ingin mengenal lebih dalam tentang dunia pertanahan. Magang bukan cuma soal datang, duduk, lalu pulang. Ini soal membuka ruang belajar, berbagi pengalaman nyata, dan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk merasakan langsung bagaimana dunia kerja berjalan - khususnya di sektor pelayanan publik.

Mulai dari proses administrasi, pelayanan sertipikat, pemetaan, sampai diskusi seputar kebijakan agraria - semua jadi bagian dari pengalaman yang akan mereka dapatkan. Pengalaman langsung seperti ini punya peran besar dalam membentuk karakter dan profesionalisme calon-calon tenaga ahli di masa depan.

Tentu, para ASN Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang juga belajar banyak dari kehadiran mereka. Ide-ide segar, semangat muda, dan cara pandang yang mungkin berbeda, jadi warna baru di lingkungan kerja Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan terbuka untuk belajar bersama, saling menginspirasi, dan tumbuh sebagai bagian dari pelayanan publik yang lebih baik.

Selamat datang di dunia pertanahan, teman-teman mahasiswa! Jadikan momen ini bukan sekadar tugas kampus, tapi pengalaman hidup yang tak terlupakan. Semoga magang ini menjadi langkah awal menuju perjalanan karier yang gemilang.

Permasalahan tanah ternyata masih jadi salah satu isu utama di Kota Tanjungpinang. Mulai dari tumpang tindih kepemilikan, sengketa lahan antar warga, sampai aset-aset pemerintah yang belum bersertipikat — semuanya bisa bikin proses pembangunan jadi terhambat.

Nah, untuk menjawab persoalan itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan bersama Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang pada Kamis, 17 April 2025, bertempat di Ruang Rapat Kantor Walikota.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Walikota Tanjungpinang, Bapak Lis Darmansyah dan dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang beserta jajaran, OPD terkait, camat dan lurah. Suasananya cukup serius, tapi terbuka — semua pihak diajak bicara dan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan.

Walikota juga mendorong agar proses penyelesaian dapat mengedepankan pendekatan persuasif dan berbasis musyawarah, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, Bapak Yudi Hermawan memaparkan beberapa langkah strategis yang telah dilakukan, seperti pemetaan ulang aset-aset pemerintah serta pembentukan tim terpadu percepatan penyelesaian kasus pertanahan.

Semoga saja rapat ini bukan sekadar formalitas ya, tapi jadi awal dari langkah nyata menyelesaikan masalah tanah di Tanjungpinang. Karena pada akhirnya, tanah bukan cuma soal sertipikat — tapi soal rasa aman warga atas tempat tinggal dan masa depan mereka.

Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan sertipikasi tanah serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Di Jawa Tengah sendiri, ada sekitar 19% dari total 2,2 juta hektare tanah yang belum terpetakan dan tersertipikasi. Sementara untuk RDTR, Jawa Tengah perlu menyelesaikan total 322 RDTR. Dua hal yang saling berkesinambungan ini menjadi bahasan utama dalam dialog Menteri Nusron bersama kepala daerah se-Jawa Tengah pada Kamis (17/04/2025).

"Jika tidak segera disertipikasi, tanah-tanah ini berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Karena itu, dibutuhkan kerja sama erat antara Kementerian ATR/BPN, gubernur, serta para bupati dan wali kota,” tegas Menteri Nusron usai Dialog Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Jawa Tengah yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Kota Sukabumi - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang meresmikan kerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Ummat Islam (PUI), di Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, Kota Sukabumi, Rabu (16/04/2025). Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya pemanfaatan tanah secara produktif untuk kemakmuran rakyat, termasuk tanah-tanah wakaf.

“Ada tiga prinsip yang saya pegang, yaitu keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. Tanah yang belum produktif harus dioptimalkan. Kami mengajak PUI serta organisasi keumatan lainnya, seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis untuk ambil bagian,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurutnya, pengelolaan tanah negara tak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama untuk memperkuat pengamanan aset dan mempercepat pelayanan pertanahan, khususnya tanah wakaf. 

“Tidak boleh ada umat yang tertinggal dalam memanfaatkan potensi lahan negara untuk kesejahteraan bersama,” tegas Menteri Nusron.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bertemu dengan Kepala Bidang Kerjasama pada Direktorat Administratif, Kantor Kepresidenan Federasi Rusia, Oleg Tikk, beserta jajarannya pada Selasa (15/04/2025), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. 

Pertemuan ini membahas proses dan tindak lanjut sertipikasi aset milik Federasi Rusia yang berada di Indonesia. Wamen Ossy menyatakan, selaku institusi yang memiliki wewenang melakukan sertipikasi tanah di Indonesia, Kementerian ATR/BPN menyambut baik dan siap untuk menyertipikasi aset-aset Federasi Rusia di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan sertipikasi aset ini harus sejalan dengan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI).